Ekonomi

Waspada! BPBD DKI rilis peringatan potensi cuaca ekstrem di Jakarta pada 15-16 April

[ad_1] DANAUSAHA.NET - JAKARTA. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengeluarkan peringatan waspada potensi cuaca ekstrem di wilayah Ibu Kota RI pada 15-16 April 2021.  Peringatan ini menyusul Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mendeteksi potensi bibit siklon tropis 94W di Samudera Pasifik dari Timur Laut Papua. Bada siklon bernama Surigae tersebut berpotensi menguat menjadi siklon tropis dalam seminggu ke depan.  Bibit siklon tropis ini memengaruhi wilayah bagian Utara Indonesia, khususnya daerah Timur, seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua Barat, Papua, serta beberapa daerah lainnya di Indonesia. Hal itu menyebabkan peningkatan potensi hujan lebat hingga sangat lebat disertai angin kencang dan tinggi gelombang yang akan terjadi pada...

Read More
Ekonomi

Jasa Marga bakal lakukan penyekatan kendaraan mudik di Jalan tol, ini jadwalnya

[ad_1] DANAUSAHA.NET - JAKARTA. Penyekatan kendaraan mudik di jalan tol bakal dilakukan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR). Hal ini sebagai tindak lanjut adanya larangan mudik Lebaran tahun ini.  Rencananya, penyekatan kendaraan mudik di jalan tol akan dilakukan pada 6-17 Mei 2021. Jasa Marga akan menggandeng pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan Darat.  "Jasa Marga akan mendukung penuh pelaksanaan check point/lokasi penyekatan di jalan tol, yang titik lokasi penyekatannya akan diputuskan berdasarkan diskresi Kepolisian," ujar Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru melalui keterangan tertulis, Rabu (14/4/2021).  Selain penyekatan lanjut Heru, Jasa Marga juga akan menyiagakan sarana prasarana serta personel untuk me...

Read More
Ekonomi

Seharusnya ada klasifikasi jenis hotel

[ad_1] DANAUSAHA.NET - JAKARTA. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran, mengatakan pihaknya tidak keberatan terhadap pungutan royalti lagu dan musik. Maulana menyatakan, pungutan tersebut sudah berjalan setelah ada kesepakatan dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) pada 2016 silam. "Untuk pembayaran royalti hotel, kami sudah sepakati skema pembayaran dan nominalnya. Untuk restoran memang masih kami bicarakan dan diskusikan secara internal," ujarnya saat dihubungi Kontan, Rabu (14/4). Sebagai informasi, ketentuan baru mengenai royalti yang diterbitkan pemerintah, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Beleid tersebut diteken Presiden Joko Widodo ata...

Read More
Ekonomi

Siap-siap harga kulkas dan AC terkerek akibat Jasa pelabuhan di Tanjung Priok naik

[ad_1] DANAUSAHA.NET - JAKARTA. Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) menilai naiknya tarif jasa layanan di pelabuhan Tanjung Priok akan memberatkan pelaku usaha. Pasalnya, saat ini industri pendingin refrigerasi juga sedang mengalami berbagai tantangan.  Sekjen Perprindo, Andy Arif Widjaja mengatakan anggota Perprindo yang merupakan perusahaan industri dan importir juga menyayangkan waktu keputusan kenaikan tarif Lift on -Lift Off. Menurut Andy, saat ini banyak anggota asosasi yang belum pulih dari pandemi Covid-19 dan masih harus menghadapi banyak tantangan bisnis lainnya.  "Anggota Perprindo mengalami tantangan kenaikan bahan baku seperti tembaga, kompressor dan lainnya, kurs Rupiah yang melemah, kenaikan harga Freight dan sekarang harus ditambah lagi kenaikan L...

Read More
Ekonomi

Ini strategi BI memenuhi kebutuhan uang kartal Rp 152,14 triliun saat Ramadan

[ad_1] DANAUSAHA.NET - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memproyeksikan kebutuhan uang kartal para periode Ramadan hingga Idul Fitri 2021 senilai Rp 152,14 triliun. Nilai itu meningkat 39,33% year on year (yoy) dibandingkan realisasi penarikan pada posisi yang sama tahun lalu sebesar Rp 109,20 triliun. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison bilang bank sentral telah memiliki program pemenuhan kebutuhan itu dengan memberikan layanan penukaran uang. Namun Ia menegaskan penukaran harus dilakukan secara kolektif bukan secara individual karena adanya pandemi Covid-19. “Periode layanan kas sudah kita mulai sejak 12 April sampai 11 Mei 2021. Kemudian, adapun titik layanan penukaran ini kami telah bersinergi dengan perbankan, terdapat 4.608 kantor cabang atau outlet b...

Read More
Ekonomi

KIKT menyebut kenaikan tarif jasa pelabuhan di Tanjung Priok kurang bijak

[ad_1] DANAUSAHA.NET - JAKARTA. Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) menilai naiknya tarif jasa pelabuhan di Tanjung Priok kurang tepat, karena masih banyak tantangan yang harus dihadapi eksportir maupun importir saat ini.  Executive Secretary KIKT, Baldwin Kurniawan mengatakan pada umumnya kegiatan ekspor impor saat karena kondisi kelangkaan kontainer terkesan ramai sehingga harganya naik walaupun volume jauh lebih sedikit dibandingkan kondisi normal.  "Tetapi saat ini aktivitas ekspor impor masih menghadapi kesulitan memesan kontainer dan harga kargo (freight)  yang sudah naik dua hingga empat kali lipat ke beberapa tujuan negara," jelasnya kepada DANAUSAHA.NET, Kamis (14/4).  Baca Juga: Jasa pelabuhan di Tanjung Priok naik, siap-siap harga kulkas dan AC ikut terkerek Selain...

Read More
Ekonomi

Kenaikan tarif Pelindo II berpengaruh pada kontrak eksisting

[ad_1] DANAUSAHA.NET - JAKARTA. Emiten logistik pelabuhan, PT Dewata Freight International Tbk. (DEAL) mengutarakan jika kenaikan tarif pelayanan pelabuhan yang dikenakan oleh PT Pelindo II atau IPC akan berpengaruh pada kontrak pelanggan yang sudah diperolehnya. Direktur Keuangan sekaligus Corporate Secretary Dewata Freight International Nur Hasanah mengungkapkan kenaikan harga tersebut akan berimbas pada pelanggan. "Sebagai pengguna jasa pelabuhan, kami hanya bisa menerima keputusan itu. Naiknya harga tersebut akan berdampak pada kontrak pelanggan yang sudah kami peroleh. Tentu kami akan mendapat pertanyaan dari pelanggan terkait keputusan tersebut," jelasnya kepada Kontan. Baca Juga: SMDR sebut kenaikan tarif pelayanan pelabuhan Pelindo II tidak memiliki urgensi Sebagai infor...

Read More
Ekonomi

Perusahaan batubara siap revisi RKAB seiring penambahan kuota ekspor batubara

[ad_1] DANAUSAHA.NET - JAKARTA. Langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk menambah kuota ekspor batubara di 2021, menambah alasan PT Harum Energy Tbk (HRUM) untuk merevisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan perusahaan di 2021. Direktur Utama Harum Energy Ray Antonio Gunara menjelaskan kalau manajemen sudah berencana untuk meningkatkan  produksi batubara di 2021 menjadi 30% dari target sebelumnya yakni 25%. Alhasil, rencana peningkatan produksi tersebut memerlukan revisi RKAB yang ada saat ini. "Alasan peningkatan (target produksi) tersebut untuk meraih manfaat dari perbaikan harga batubara di tahun ini. Kami juga menyambut positif Kepmen ESDM tersebut," ungkap Ray kepada Kontan, Rabu (14/4).  Baca Juga: Bumi Resources (BUMI) tetap targetkan prod...

Read More
Ekonomi

Tarif jasa pelabuhan di Tanjung Priok dinaikkan, ini tanggapan Samudera Indonesia

[ad_1] DANAUSAHA.NET - JAKARTA. PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) mengatakan kebijakan kenaikan tarif pelayanan pelabuhan yang dikenakan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC tidak memiliki urgensi di masa pandemi seperti saat ini. Direktur Utama Samudera Indonesia Bani M. Mulia menuturkan, kenaikan tarif pelayanan terminal internasional bergantung dari situasi, sehingga bisa baik atau tidak. Ia berpendapat, kenaikan tarif tersebut bisa mendatangkan kebaikan apabila ada perbaikan layanan terminal internasional, dimana hal tersebut akan membawa dampak positif kepada para pelanggannya. Baca Juga: Sejumlah pengusaha minta penundaan kenaikan tarif layanan pelabuhan Tanjung Priok Pertimbangan seperti itu, menurut Bani, akan menjadikan kinerja pengguna terminal lebih efisien...

Read More
Ekonomi

Air bersih bebas PPN, berikut penjelasan Ditjen Pajak

[ad_1] DANAUSAHA.NET - JAKARTA. Pemerintah secara resmi telah membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas biaya pasang dan biaya beban air bersih. Sehinnga nantinya pelanggan tidak perlu membayar pajak atas konsumsi air bersih. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Aturan ini mulai berlaku per tanggal 7 April 2021. Lebih lanjut, PP 58/2021 menebutkan aturan ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyerahan air bersih yang dibebaskan dari PPN. Sebab, sebetulnya dalam PP 40/2015 aturan itu sudah berlaku sejak 23 Juni 2015. Namun, beleid lama hanya mengisyaraktkan penyeraha...

Read More