Nasional

Sebut pidana BLBI selesai, pemerintah tagih perkara perdata

ILUSTRASI. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut total aset yang akan ditagih terkait BLBI mencapai lebih dari Rp 109 triliun. Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Wahyu T.Rahmawati DANAUSAHA.NET - JAKARTA. Upaya penagihan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) disebabkan berakhirnya perkara pidana kasus tersebut. Keputusan Mahkamah Agung menjadi dasar pemerintah untuk menyelesaikan perkara perdata dari kasus BLBI. Sebelumnya Mahkamah Agung menyatakan tak ada perkara pidana dalam kasus BLBI. Keputusan tersebut pun dipertegas dengan menolak peninjauan kembali yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hingga akhirnya KPK menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus tersebut. "Bagi pemerintah kebijakan BLBI tahun 1998 itu sudah selesai, sudah di...

Read More
Nasional

Data BPPN dinilai bisa jadi rujukan untuk menagih piutang BLBI

ILUSTRASI. Palu persidangan. Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi DANAUSAHA.NET - JAKARTA. Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dapat gunakan data Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk menagih piutang BLBI. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum DPN Peradi Luhut Pangaribuan. Data BPPN tersebut dinilai telah dipegang oleh pemerintah saat ini dan dapat menagih pada obligor yang belum mendapat Surat Keterangan Lunas (SKL). "Berdasarkan data itu penagihan secara perdata dapat dilakukan Satgas," ujar Luhut saat dihubungi DANAUSAHA.NET, Senin (12/4). Baca Juga: Mahfud MD jelaskan alasan Jokowi bentuk Satgas penanganan hak tagih BLBI Terdapat sejumlah pihak yang disebut belum melunasi utang dana BLBI tsrsebut. Mesk...

Read More
Nasional

Pemerintah ubah jarak pemberian dosis vaksin virus corona, ini alasannya

ILUSTRASI. Petugas menyuntikkan vaksin virus corona kepada warga lansia di Kampus Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Hang Jebat, Jakarta Selatan, Selasa (23/3/2021). Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan DANAUSAHA.NET - JAKARTA. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan mengeluarkan panduan terbaru tentang jarak pemberian vaksin virus corona dosis pertama dan kedua. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengatakan, berdasarkan panduan tersebut, penyuntikan dosis pertama dan kedua vaksin virus corona Sinovac memiliki selang waktu selama 28 hari.  Sementara vaksin virus corona AstraZeneca, jarak waktu pemberian dosis pertama dan kedua adalah 12 minggu.  "Penyesuaian ini dilakukan agar jadwal (vaksinasi) lansia...

Read More
Nasional

Badan Pengawas MA beri sanksi ringan ke ketua PN Jakarta Barat

ILUSTRASI. Badan Pengawas MA beri sanksi ringan ke ketua PN Jakarta Barat Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli DANAUSAHA.NET -  JAKARTA. Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan sanksi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena melanggar kode etik.  Hal tersebut tertulis dalam dokumen Hukuman Disiplin Bulan Maret 2021 Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang tersedia di situs resmi Bawas MA https://bawas.mahkamahagung.go.id/.  Dalam dokumen itu, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berinisial S, dinyatakan menerima sanksi ringan.  "Hukuman disiplin yang dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis," bunyi dokumen yang diunggah pada 6 April 2021 tersebut.  Baca Juga: Mahfud MD jelaskan alasan Jokowi bentuk Satgas penanganan ha...

Read More
Nasional

CVR pesawat Sriwijaya Air SJ182 berhasil diunduh, datanya masih bagus

ILUSTRASI. Petugas mengangkat Cockpit Voice Recorder (CVR) Sriwijaya Air PK-CLC nomor penerbangan SJ182 di Dermaga JICT, Jakarta, Rabu (31/3/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga. Sumber: Reuters | Editor: S.S. Kurniawan DANAUSAHA.NET - Perekam suara kokpit (CVR) pesawat Sriwijaya Air yang jatuh pada 9 Januari lalu berhasil diunduh. Termasuk, rekaman menit-menit terakhir penerbangan sebelum pesawat jatuh yang menyebabkan 62 orang tewas. Hanya, Ketua Subkomite Investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Nurcahyo Utomo mengatakan, isi rekaman dari Boeing 737-500 yang jatuh tak lama setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta itu tidak bisa diungkap kepada publik pada tahap penyelidikan. "(Datanya) masih bagus," katanya kepada Reuters, Senin (12/4). "Kami telah men...

Read More
Nasional

Pelatihan Program Kartu Prakerja di Sekolah.mu, begini tahapan membelinya

Penulis: Virdita Ratriani DANAUSAHA.NET - Bagi pendaftar yang lolos Program Kartu Prakerja harus segera membeli pelatihan pertama Prakerja mereka. Salah satunya di Sekolah.mu. Sesuai Permenko Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020, setiap penerima Kartu Prakerja memiliki waktu 30 hari untuk membeli pelatihan pertama sejak mendapat SMS pengumuman dari Kartu Prakerja. Bila lewat dari tanggal tersebut penerima Kartu Prakerja belum membeli pelatihan pertama, maka kepesertaan dalam program Kartu Prakerja akan dicabut. Seperti diketahui, penerima Kartu Prakerja, mendapatkan manfaat bantuan pelatihan adalah sebesar Rp 1.000.000. Salah satu platform digital yang menjadi mitra untuk membeli pelatihan Kartu Prakerja adalah Sekolah.mu.  Lantas, bagaimana cara membeli pelatihan Prakerja d...

Read More
Nasional

Luhut Panjaitan akan evaluasi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tiap 3 bulan

ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli DANAUSAHA.NET -  JAKARTA.  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan mengevaluasi pembangunan Kereta cepat Jakarta-Bandung setiap 3 bulan. "Setiap 3 bulan kita akan melakukan evaluasi serta pengecekan dari kemajuan pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung sehingga pengerjaannya tepat waktu," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Senin (12/4). Adapun, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini ditargetkan akan rampung pada tahun 2022. Pembangunan yang dimaksud mulai dari pembangunan jalur kereta. pembangunan stasiun dan sarana penunjang lainnya. Pembangunan kereta cepat Jakarta-BAndung ini pun dikerjakan...

Read More
Nasional

Kepuasan terhadap Ma’ruf Amin rendah, jubir: Namanya juga ban serep

ILUSTRASI. Kepuasan terhadap Wapres Ma'ruf Amin rendah, jubir: Namanya juga ban serep Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli DANAUSAHA.NET -  JAKARTA. Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi memberikan komentar atas hasil Hasil survei dari lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO).  Menurutnya, adalah suatu hal yang wajar bila tingkat kepuasan masyarakat pada Presiden lebih tinggi dibandingkan pada wakil presiden. "Saya kira kalau surveinya justru wapres di atas Pak Jokowi malah bingung kita. Jadi kalau wapres di bawah presiden itu ya biasa. Namanya ban serep itu dimana-mana ya kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak dipakai. Namanya ban serep," ujar Masduki dalam konferensi pers, Senin (12/4). Menurutnya, publik juga tidak perlu serius menan...

Read More
Nasional

Serahkan pengelolaan TMII, Yayasan Harapan Kita pastikan tak bebani keuangan negara

ILUSTRASI. Serahkan pengelolaan TMII, Yayasan Harapan Kita pastikan tak bebani keuangan negara. Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Noverius Laoli DANAUSAHA.NET -  JAKARTA. Pemerintah telah memutuskan untuk mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari Yayasan Harapan Kita. Perubahan pengelola TMII itu ditujukan untuk memaksimalkan pengelolaan TMII. Termasuk dalam upaya untuk meningkatkan manfaat TMII bagi keuangan negara. Meski begitu, Yayasan Harapan Kita menyebut bahwa telah membantu keuangan dalam pengelolaan TMII. Pasalnya, pemasukan TMII sering tak mencukupi kebutuhan operasional aset negara tersebut. "Yayasan Harapan Kita tidak pernah membebani dan merugikan keuangan Negara," ujar Sekretaris Yayasan Harapan Kita Tria Sasangka dalam keterangan pers, Mi...

Read More
Nasional

Kementerian Investasi diharapkan bukan sekadar nomenklatur

ILUSTRASI. Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto DANAUSAHA.NET - JAKARTA. Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi mendapat apresiasi berbagai kalangan. Perubahan ini juga sudah dinanti-nanti oleh para pengusaha dan pelaku pasar. Beberapa isu terkait dengan proses penanaman modal di Indonesia saat ini antara lain tumpang tindih regulasi, insentif yang kurang kompetitif dengan negara lain, kecepatan dalam menanggapi niatan investor, serta kepastian investasi untuk jangka panjang. Kepala Departemen Ekonomi Centre of Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, Kementerian Investasi harus memiliki jangkauan yang lebih luas...

Read More